Lingga, Zonamu.com – Isu keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Lingga belakangan ramai diperbincangkan. Dari media sosial hingga kedai kopi, topik ini jadi “menu wajib” yang tak kalah panas dari kopi pagi.
Keresahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pun kian terasa, baik dari kalangan PPPK maupun PNS. Mereka mulai mempertanyakan kejelasan hak yang seharusnya sudah diterima sejak akhir tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lingga Novrizal angkat bicara saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Lingga. Ia menegaskan bahwa THR atau gaji ke-14 merupakan hak ASN yang wajib dibayarkan oleh pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“THR itu hak ASN dan wajib dibayarkan. Pemerintah daerah tidak akan mengabaikan hal tersebut,” kata Novrizal, Selasa 7 April 2026.
Ia juga meminta ASN tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang belum tentu benar. Meski demikian, ia memastikan hak ASN tetap akan dipenuhi
Novrizal menjelaskan, pihaknya bersama bupati, sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat internal. Dari hasil pembahasan, keterlambatan terjadi karena keterbatasan fiskal daerah.
“Kami sudah rapat bersama, dan berdasarkan laporan BPKAD, pembayaran THR ini di luar DAU. Namun karena kondisi fiskal daerah, pembayarannya menjadi tertunda,” ujarnya.
Ia bahkan memberi “angin segar” dengan target waktu pencairan. Menurutnya, THR akan mulai disalurkan pada minggu kedua hingga minggu ketiga April 2026.
“Kami sudah siapkan strategi, insyaallah minggu kedua hingga ketiga April THR sudah diberikan kepada seluruh ASN,” katanya.
Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan para peserta apel, yang mungkin dalam hati juga ikut menghitung tanggal. Di sisi lain, Novrizal mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tantangan berat.
Ia menyinggung aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Namun ia menegaskan, Pemkab Lingga tidak akan mengambil langkah tersebut kecuali sebagai pilihan terakhir.
“Kondisi ini menuntut kita semua untuk tetap disiplin dan meningkatkan kinerja. Bahkan daerah lain ada yang mempertimbangkan pengurangan PPPK,” tuturnya.
Dengan situasi ini, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, ASN di Lingga kini tinggal menunggu realisasi janji semoga bukan sekadar janji manis, tapi benar-benar cair tepat waktu.(*)
About The Author
Penulis : Wandi
