Lingga, Zonamu.com – Pembahasan kinerja pemerintah daerah kembali diuji dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga. Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang terbuka untuk menguliti capaian sekaligus kekurangan pemerintah sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga menjadi sorotan utama. Dokumen ini tak hanya dibacakan, tetapi juga diuji melalui pandangan kritis fraksi-fraksi DPRD yang menyoroti berbagai sektor pembangunan.
Selain LKPJ, pembahasan juga mengarah pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini dinilai penting, namun tetap harus dipastikan tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan catatan, kritik, hingga masukan terhadap kinerja pemerintah daerah. Beberapa poin yang disorot berkaitan dengan efektivitas program serta dampaknya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, pihak eksekutif memberikan jawaban dan klarifikasi atas berbagai pandangan yang disampaikan. Proses ini menjadi bagian penting agar tidak terjadi “laporan bagus di atas kertas, tapi minim di lapangan”.
Wakil Bupati Lingga, Novrizal, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan DPRD harus dijadikan bahan evaluasi serius.
“Apa yang menjadi catatan tentu akan kami jadikan bahan perbaikan ke depan,” kata Novrizal, Selasa 31 Maret 2026.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan dan masukan dari legislatif. Menurutnya, keseimbangan ini penting agar arah pembangunan tetap tepat sasaran.
Rapat ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa masyarakat menunggu hasil, bukan sekadar laporan. Evaluasi yang tajam dan kebijakan yang konkret menjadi kunci agar pembangunan di Kabupaten Lingga benar-benar terasa dampaknya.(*)
About The Author
Penulis : Wandi
