Lingga, Zonamu.com – Ketua Melayu Raya Kabupaten Lingga secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada desa-desa, seperti Desa Marok Kecil dan wilayah sekitar Pulau Singkep, yang menolak keberadaan perusahaan perkebunan sawit PT SPP. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap dampak ekologis dan sosial yang dinilai berisiko tinggi bagi keberlanjutan wilayah.
Ketua Koordinator Melayu Raya Lingga, Zuhardi, menegaskan bahwa pihaknya telah memperjuangkan persoalan ini hingga ke tingkat pusat. Sejumlah surat telah disampaikan kepada pemerintah, dan sebagian telah mendapat tanggapan resmi.
“Alhamdulillah dari beberapa surat yang kita ajukan ada sebagian yang ditanggapi,” kata Zuhardi, Minggu (28/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zuhardi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ia akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan keterangan secara langsung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab organisasi dan pribadi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Lingga.
“Saya akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan keterangan,” ujarnya.
Penolakan terhadap perusahaan sawit, menurut Zuhardi, berangkat dari kesadaran lingkungan yang kian kritis. Ia menilai kondisi hutan di Lingga sudah mengalami kerusakan serius, serupa dengan wilayah Daik yang mengalami deforestasi besar-besaran.
“Tentu ini perlu kita suarakan agar tidak semakin parah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya pemberian dana sekitar sembilan juta rupiah per kepala keluarga di salah satu desa sebagai bentuk kompensasi. Secara hukum hal tersebut dinilai sah, namun masyarakat diingatkan agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan keuntungan jangka pendek.
Zuhardi mencontohkan kasus di Daik, di mana belasan ribu hektare lahan telah gundul dan memunculkan persoalan sosial, termasuk pembayaran tanah masyarakat yang dinilai tidak manusiawi. Nilai ganti rugi yang bervariasi antara dua setengah hingga tiga juta rupiah per hektare disebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.
Dalam waktu dekat, Melayu Raya Lingga bersama tokoh masyarakat berencana menggelar audiensi akbar sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah. Aksi massa dan penyampaian aspirasi secara terbuka disebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sah.
Zuhardi menegaskan bahwa perjuangan ini bertujuan melindungi generasi mendatang dari dampak kebijakan yang keliru. Ia menyatakan tidak akan berhenti bersuara hingga ada hasil nyata yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal.
“Saya tidak akan berhenti untuk bersuara hingga ada hasil nyata yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat lokal,” tuturnya. (*)
Penulis : Redaksi
