Lingga, Zonamu.com – Sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E), yang dirancang untuk mendisiplinkan kehadiran ASN dan memperkuat sistem manajemen kepegawaian, kini hanya tinggal nama.
Aplikasi ini sempat diluncurkan dengan pada pertengahan 2022, menyedot anggaran hingga Rp177,6 juta dari APBD-P, namun tragisnya, hanya mampu berfungsi selama satu bulan sebelum akhirnya lenyap tak bersisa.
Peluncuran SIAP-E berlangsung meriah pada 24 Juni 2022. Bertempat di ruang publik pemerintahan, acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar, dan dihadiri oleh para pejabat tinggi seperti Ketua DPRD Lingga serta Kepala Ombudsman Kepri.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
SIAP-E merupakan satu dari enam aplikasi berbasis digital yang diperkenalkan kala itu. Lewat pidato dan visualisasi proyek, Pemkab Lingga berjanji mengubah wajah pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Namun, janji itu tinggal janji. Beberapa pekan usai peluncuran, keluhan mulai bermunculan dari para ASN dan pegawai honorer. Aplikasi yang semestinya menjadi platform absensi berbasis Android dan iOS tidak dapat diakses, bahkan tidak pernah tersedia di Play Store.
Sebagian besar fitur penting seperti pencatatan kehadiran, manajemen data pegawai, dan integrasi antarinstansi—tidak berjalan sama sekali.
“Itu aplikasi cuma jalan sekitar sebulan. Setelah itu ya mati. Sekarang tak bisa dipakai sama sekali,” kata seorang ASN di lingkungan Pemkab Lingga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu 9 April 2025.
Kegagalan ini tak hanya menimbulkan frustrasi, tetapi juga menyisakan banyak tanda tanya serius. Anggaran Rp177,6 juta yang tercatat resmi di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan nomor RUP 37207258, tidak pernah jelas pertanggungjawabannya. Tak ada laporan audit terbuka, tidak pula ada klarifikasi dari pihak pengembang atau pejabat terkait.
Dalam dokumen resminya, SIAP-E digadang sebagai sistem cerdas yang mencakup modul HRD, absensi digital, dan panel manajemen admin untuk platform Android dan iOS. Tapi di lapangan, pengguna hanya menemukan kebingungan, sebab sistem tak berjalan. Absensi manual kembali digunakan, bahkan banyak ASN mengaku tak pernah diberi pelatihan atau sosialisasi soal cara menggunakan aplikasi tersebut.
“Awalnya kami di paksa instal dan pakai, tapi malah lama-lama tidak ada kabar. Sekarang aplikasinya sudah tidak ada di palystore,” ujarnya.
Kondisi ini memperlihatkan potret rapuh proyek digitalisasi di daerah, di mana teknologi hanya menjadi slogan dan formalitas belaka. Sementara di balik layar, diduga kuat terjadi kelalaian dalam perencanaan, pengawasan minim, serta absennya akuntabilitas anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Kadis Kominfo Lingga Izjumadillah saat dikonfirmasi baik via Whatsapp maupun telpon tidak dapat dihubungi.