Lingga, Zonamu.com – Pilkada serentak yang baru-baru ini berlangsung sempat menarik perhatian publik, terutama terkait berbagai isu yang berkembang mengenai kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Lingga.
Isu utama yang mencuat melibatkan pengelolaan anggaran APBD, dugaan korupsi, dan masalah persiapan desa yang belum difinitifkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai kelancaran pemerintahan di tengah dinamika politik tersebut.
Namun, Asisten Pemerintahan Kabupaten Lingga, Sabirin, memberikan jaminan bahwa pemerintahan akan tetap berjalan secara normal meskipun Bupati Lingga, yang sedang maju dalam Pilkada, digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati selama cuti kampanye.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sabirin menegaskan tidak ada keterikatan politik yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan seluruh program serta kegiatan pemerintahan akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Semua proses administrasi dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Pemerintahan Kabupaten Lingga tetap berkomitmen untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang sudah direncanakan,” kata Sabirin, Rabu (22/1/2025).
Isu pengelolaan anggaran APBD yang sempat menjadi perbincangan juga mendapat perhatian serius. Meski ada kritik terkait pengalokasian dana yang dinilai belum tepat sasaran, ia memastikan bahwa tidak ada pemborosan anggaran, dan setiap penggunaan dana dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
“Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya,” ujarnya.
Satu isu penting lainnya adalah persiapan desa-desa yang dimekarkan di Kabupaten Lingga. Sebelas desa persiapan yang dibentuk pada 2019 hingga kini belum juga difinitifkan. Hal ini menjadi topik yang sering dipertanyakan masyarakat, karena berpotensi menghambat pembangunan dan pemerataan fasilitas di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lingga terus mengupayakan agar desa-desa tersebut segera mendapatkan status definitif.
Pemkab Lingga telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses tersebut, demi mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan.
Meskipun Pilkada menjadi momen penuh dinamika, Pemerintah Kabupaten Lingga tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan seluruh program yang telah direncanakan tetap berjalan dengan baik.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Lingga tetap merasakan manfaat dari pemerintahan yang stabil dan efektif, meskipun ada pergantian kepemimpinan di tingkat eksekutif daerah,” ungkapnya.
