Lingga, Zonamu.com – Proyek pembangunan jembatan di Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Pasalnya, meskipun telah melalui tiga kali penganggaran, jembatan yang seharusnya menjadi akses vital bagi warga hingga kini tak kunjung rampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, dari proyek yang menggelontorkan anggaran miliaran rupiah tersebut, hanya tampak dua pondasi berdiri tanpa adanya jembatan penghubung yang fungsional.
Kondisi ini tak hanya menghamburkan dana negara, tetapi juga merugikan masyarakat, termasuk pemilik lahan yang telah menghibahkan tanahnya demi pembangunan tersebut.
Ketua RT 01 Dusun Laboh, Desa Marok Kecil, Basirun, menyampaikan kekecewaannya terhadap mangkraknya proyek tersebut. Ia menyebut, jembatan itu telah masuk dalam perencanaan dan penganggaran hingga tiga kali, namun hasilnya masih jauh dari harapan.
“Sudah tiga kali dianggarkan dan dikerjakan, tapi sampai sekarang hanya dua pondasi saja yang berdiri. Jembatan penghubungnya tidak pernah selesai,” ujar Basirun saat dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).
Menurut Basirun, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Saat ini, akses jalan yang tersedia hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil seperti motor dan mobil pribadi. Sementara kendaraan besar seperti truk dan lori tidak bisa melintas karena jalan yang sempit dan kondisi jembatan yang belum layak.
“Jalan yang ada sekarang ini kecil sekali. Tidak bisa dilewati truk, padahal kebutuhan logistik dan hasil pertanian warga sangat bergantung pada akses tersebut. Harapan kami, jembatan itu bisa segera diselesaikan supaya uang negara tidak sia-sia,” ujarnya.
Namun, hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak pelaksana proyek terkait lanjutan pembangunan. Bahkan, menurut informasi yang berkembang di lapangan, pihak Kejaksaan disebut telah memanggil sejumlah pihak yang terlibat, termasuk pekerja dan pemilik lahan yang telah menghibahkan tanah untuk proyek tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum serius menindaklanjuti persoalan ini. Mereka menuntut adanya transparansi terkait penggunaan anggaran dan kejelasan kapan proyek jembatan tersebut akan dilanjutkan.
