Batam, Zonamu.com – Lingkar Akademi Peduli Batam bersama BEM Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) menyelenggarakan Forum Diskusi “Madilog Vol. II PP 47 Tahun 2025 Mahasiswa Berdialog” yang berlangsung di Aula Mini UNRIKA, Batu Aji, Kota Batam.
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara mahasiswa dan akademisi dalam membahas isu pembangunan serta kebijakan strategis daerah.
Forum tersebut menarik perhatian mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Batam. Para peserta memanfaatkan kegiatan ini untuk bertukar pandangan dan memperluas wawasan terkait peraturan baru, dinamika pembangunan Kota Batam, dan peran generasi muda dalam advokasi kebijakan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara dibuka oleh Rektor UNRIKA, Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari tiga narasumber utama, yaitu Dr. Suyono Saputro, Dato Muhammad Yunus, dan Dr. Karol Teovani Loda.
Diskusi berjalan interaktif dengan sesi tanya jawab yang memberikan ruang dialog terbuka antara peserta dan narasumber.
“Forum ini menjadi wadah akademik penting untuk menganalisis kebijakan secara objektif,” ujar Sri.
Dalam pemaparannya, Dr. Karol Teovani Loda menegaskan bahwa kebijakan publik harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Ia menyampaikan bahwa landasan akademik diperlukan agar kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik secara efektif dan terukur.
“Kebijakan publik harus menggunakan temuan penelitian untuk menutup gap persoalan di masyarakat,” kata Dr. Karol.
Dr. Suyono Saputro, menjelaskan perkembangan ekonomi Kepri yang mencatat pertumbuhan positif pada triwulan II tahun 2025. Ia memaparkan bahwa sektor industri pengolahan dan pertambangan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Perusahaan manufaktur baru terus berdatangan ke Batam meski tantangan global meningkat,” jelasnya.
Sementara itu, Dato Muhammad Yunus menyoroti substansi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 yang memperbarui tata kelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Ia menyebutkan bahwa aturan tersebut memberikan penguatan terhadap hak masyarakat adat serta membuka peluang ekonomi melalui perluasan kawasan.
“PP 47/2025 memperkuat daya saing Batam sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat tempatan,” tegasnya.
Melalui Forum Madilog Vol. II ini, peserta memperoleh pemahaman mendalam terkait dinamika kebijakan dan arah pembangunan Kota Batam.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik keterlibatan aktif mahasiswa dan akademisi dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.(*)
About The Author
Penulis : Redaksi
