Karimun, Zonamu.com – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Iskandarsyah-Rocky Marciano Bawole resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.
Saat ini, pasangan yang mengusung jargon ‘perubahan’ tersebut telah menjalani 100 hari kerja menjadi pemimpin.
Pada kampanye Pilkada 2024 lalu, Iskandar-Rocky menawarkan 13 program unggulan kepada masyarakat yakni:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1.Meningkatkan SDM yang unggul dengan kualitas beragama, pendidikan dan kesehatan.
2.Mempersiapkan pengusaha muda dan pengusaha perempuan yang tangguh.
3.Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.
4.Meningkatkan infrastruktur, kebutuhan dasar, air dan listrik.
5.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
6.Menciptakan 5000 lapangan kerja.
7.Menguatkan bidang maritim, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, serta industri dan jasa.
8.Menjaga ketersediaan sembako dengan harga terjangkau.
9.Permodalan koperasi dan usaha kecil bagi masyarakat.
10.Menghargai karya seni dan memberdayakan seniman.
11.Meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha.
12.Meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN.
13.Meningkatkan kualitas pendidikan di era digital melalui pemasangan wifi gratis di sekolah–sekolah.
Setelah memasuki 100 hari kerja menjadi kepala daerah di Karimun, mahasiswa mulai mempertanyakan kinerja Iskandar dan Rocky.
Kritikan datang dari salah seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA Riau asal Karimun, Raja Pradigjaya. Dia masih menunggu perubahan signifikan yang dijanjikan pasangan Iskandar-Rocky.
Menurut Raja Pradigjaya, 13 program unggulan yang pernah digaungkan kepala daerah terpilih ini masih jauh dari harapan.
Program-program prioritas yang dijanjikan belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan pemerintahan saat ini.
“Kami mahasiswa asal Karimun mulai mempertanyakan apakah pemerintah daerah benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, atau hanya sekedar janji kampanye belaka,” ujar Raja Pradigjaya pada, Jumat (30/5/2025).
Raja mengatakan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta proses pengambilan kebijakan masih perlu ditingkatkan.
“Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili,” ungkapnya.
Dia menilai, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang signifikan. Pemerintah daerah perlu bekerja lebih keras dan lebih efektif dalam merealisasikan janji kampanye.
“Salah satu kegagalan yang berada di depan mata yakni persoalan sampah, yang sering kali digaungkan akan diselesaikan di 100 hari kerja kini mulai sirna,” tuturnya.
TPA Sememal saat ini menjadi contoh nyata dari kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Peralatan yang rusak dan terbengkalai tanpa ada perbaikan membuat masyarakat khawatir tentang dampak lingkungan yang lebih luas.
Raja menyebut, dengan adanya harapan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah kita terus optimis persoalan yang terus di abaikan segera diselesaikan atas kebijaksanaannya.
“Masa depan Karimun tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan janji kampanye dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apakah Karimun akan menjadi contoh bagi daerah lain, atau justru terjebak dalam kemacetan pembangunan?,” pungkasnya mengakhiri.
Penulis : Rian
Editor : Wandy
