Lingga, Zonamu.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lingga menyebut penghentian operasional aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai Elektronik (SIAP-E) merupakan permintaan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lingga.
Kepala Bidang E-Government TIK Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lingga, Ady Setiawan, mengatakan, bahwa penghentian operasional SIAP-E dilakukan atas permintaan dari instansi pengguna, yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lingga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Aplikasi tersebut dihentikan karena dari BKPSDM Lingga meminta untuk dilakukan upgrade dan penambahan fitur,” kata Ady saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum lama ini.
Namun, alasan itu belum menjawab pertanyaan utama, mengapa sejak permintaan upgrade tersebut tidak ada tindak lanjut yang jelas hingga kini?
Baca Juga : Insan Pers Gerah, Anggaran Publikasi di Sejumlah OPD Lingga Dinilai Tertutup
Padahal, aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2022 itu sempat digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung dalam pelayanan kepegawaian ASN di lingkungan Pemkab Lingga.
Sayangnya, setelah sebulan berjalan, aplikasi tersebut menghilang tanpa jejak dan tidak diketahui kelanjutan pengembangannya.
Tim Zonamu.com telah mencoba mengonfirmasi langsung Kepala BKPSDM Lingga, Said Ibrahim, untuk mengetahui lebih jauh alasan penghentian dan rencana pengembangan aplikasi tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat tidak mendapat tanggapan. Beberapa staf di bidang terkait yang juga dihubungi pun belum memberikan jawaban.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Publik menilai proyek yang dibiayai dari uang rakyat, terlebih yang menyangkut pelayanan strategis ASN, harusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan.
“Ini bukan hanya soal aplikasi yang mangkrak, tapi soal bagaimana pemerintah menggunakan anggaran. Harus ada penjelasan resmi dan pertanggungjawaban,” ujar salah satu ASN yang enggan namanya disebut.
Ketiadaan kejelasan dari dua instansi terkait ini menambah panjang daftar proyek digitalisasi yang tak berjalan maksimal. Sementara itu, anggaran ratusan juta rupiah yang sudah dikucurkan untuk pengembangan SIAP-E kini dipertanyakan efektivitas dan pertanggungjawabannya. (*)
