Jakarta, Zonamu.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Usulan ini dinilai penting demi menjaga nilai kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, menegaskan politik tidak boleh hanya bicara rasionalitas dan kesepakatan. Menurutnya, etika, empati, dan simpati harus menjadi pijakan utama.
“Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri,” kata Said, Sabtu (30/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi ekonomi yang masih sulit, fasilitas berlebihan bagi wakil rakyat bisa memicu ketidakpercayaan publik. Rakyat akan membandingkan kehidupan DPR dengan kondisi mereka sehari-hari.
“Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan,” tegasnya.
Said menambahkan, bila anggota DPR memiliki empati, semestinya tidak ada fasilitas yang dianggap berlebihan. Sebaliknya, wakil rakyat harus bekerja dengan simpati dan berpihak kepada rakyat.
Ia menekankan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat. Dengan memperjuangkan aspirasi, DPR bisa menjaga marwahnya sebagai lembaga perwakilan.
“Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus bisa diperjuangkan, maka dengan sendirinya marwah DPR bisa dijaga,” ujarnya.
Said juga mengungkapkan bahwa pimpinan Fraksi PDIP telah mengingatkan anggotanya untuk memiliki sense of crisis. DPR diminta selalu mawas diri karena menjadi etalase yang terbuka bagi publik.
Atas dasar itu, Fraksi PDIP meminta tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang melampaui kepatutan dihentikan. “Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutup Said.(*)
Penulis : Wandi
Editor : Ami
Sumber Berita: CNN Indonesia
