Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terus Dijaga, Bupati Nizar Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik Lebih Baik
Lingga, Zonamu.com – Pemerintah Kabupaten Lingga kembali mencetak prestasi luar biasa di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lingga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mencerminkan konsistensi dalam menjaga integritas dan transparansi tata kelola keuangan publik.
WTP adalah opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah. Opini ini diberikan setelah BPK menilai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, serta bebas dari kesalahan yang material.
Artinya, selama delapan tahun berturut-turut, Kabupaten Lingga menunjukkan komitmen tinggi dalam mengelola anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel.
*Bupati Nizar: Ini Bukti Komitmen Kita Kepada Masyarakat*
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, dalam pernyataannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga atas keberhasilan mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif yang dilakukan dengan penuh dedikasi oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim pengelola keuangan, serta dukungan dari DPRD dan masyarakat.
“Capaian opini WTP kedelapan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari semangat kita semua untuk terus bekerja secara profesional, akuntabel, dan terbuka kepada publik. Saya sangat mengapresiasi seluruh kepala OPD dan staf pengelola keuangan yang telah bekerja maksimal,” ujar Nizar, Senin (13/6/2025).
Bupati Nizar juga menekankan bahwa prestasi ini tidak mungkin diraih tanpa sinergi dan integritas yang dijunjung tinggi oleh semua pihak.
Ia menyampaikan bahwa WTP adalah indikator bahwa pemerintah telah mengelola keuangan negara dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya yakin, kalau kita kelola uang rakyat dengan amanah, hasilnya akan seperti ini. Opini WTP adalah hak rakyat, bukan kebanggaan pribadi. Ini akan menjadi penyemangat untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik ke depan,” lanjutnya.
*Apresiasi untuk BPK RI: Pemeriksaan Profesional dan Objektif*
Selain memuji kinerja internal Pemkab, Bupati Nizar juga menyampaikan penghargaan kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, menurutnya, tidak hanya mengungkap hasil, tetapi juga memberikan arahan untuk perbaikan.
“Kami berterima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan kerja samanya selama proses audit berlangsung. Pemeriksaan ini bukan hanya alat kontrol, tetapi juga jadi bahan refleksi bagi kami dalam memperbaiki kelemahan dan menyusun kebijakan yang lebih tepat,” kata Nizar.
Dalam proses pemeriksaan tersebut, tim BPK telah menjalankan audit secara menyeluruh, mulai dari laporan keuangan pemerintah daerah, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan (CALK).
Semua proses dilakukan secara profesional dan terbuka, di mana Pemkab Lingga juga aktif menjawab dan menindaklanjuti temuan-temuan kecil yang bersifat administratif.
*Menjaga Akuntabilitas: Bukan Akhir, Tapi Awal Menuju Tata Kelola Lebih Baik*
Capaian WTP yang kedelapan ini tidak membuat Pemkab Lingga berpuas diri. Justru, seperti yang ditekankan Bupati Nizar, ini menjadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik dan sistem pengelolaan keuangan yang semakin kuat dan terukur.
“Kita jadikan WTP ini bukan sebagai garis akhir, tapi sebagai pemicu untuk lebih baik. Kita harus konsisten menjaga dan meningkatkan akuntabilitas, serta memperbaiki hal-hal yang menjadi catatan BPK. Itu bagian dari komitmen kita kepada masyarakat,” tegas Nizar.
Ia menambahkan bahwa ke depan Pemkab Lingga akan memperkuat fungsi pengawasan internal, mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan, serta membangun kapasitas SDM pengelola keuangan agar semakin kompeten dan paham regulasi yang dinamis.
Langkah strategis ini penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara efisien, tanpa celah penyimpangan, dan dengan orientasi manfaat bagi publik.
*Dukungan OPD dan Kolaborasi Antar Lini Jadi Kunci Sukses*
Kesuksesan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari peran serta aktif semua OPD di lingkungan Pemkab Lingga. Masing-masing perangkat daerah menjalankan tugas pengelolaan anggaran dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lingga, keberhasilan ini adalah buah dari pembenahan internal yang berkelanjutan.
“Kami terus memperbaiki sistem pelaporan, meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, dan memastikan semua transaksi dicatat sesuai standar akuntansi pemerintahan. Semua ini dilakukan bersama, lintas OPD, bukan kerja satu instansi saja,” jelasnya.
Tidak hanya itu, DPRD Kabupaten Lingga juga memberikan kontribusi penting melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dianggap menjadi fondasi kokoh dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan dapat dipercaya publik.
*Masyarakat Berhak Tahu: Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Dijaga*
Dalam semangat reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, Pemkab Lingga juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah yang telah diaudit.
Laporan ini menjadi bukti pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus bentuk nyata dari prinsip transparansi yang dijunjung tinggi.
Bupati Nizar menyebut bahwa kepercayaan publik adalah aset utama pemerintah. Oleh karena itu, seluruh proses pengelolaan keuangan akan terus dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
“Kami sadar, uang yang dikelola adalah milik rakyat. Maka dari itu, rakyat juga berhak tahu dan menilai. Kami akan terus membuka ruang partisipasi publik dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat,” pungkasnya.
*Arah ke Depan: Reformasi Tata Kelola dan Digitalisasi Keuangan Daerah*
Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan ini, Pemkab Lingga akan mengakselerasi program digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset. Sistem informasi keuangan daerah akan diperkuat, agar memudahkan proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring penggunaan anggaran secara real time.
Inovasi juga akan dilakukan dalam pengelolaan aset daerah, termasuk digitalisasi aset, pemetaan aset bergerak dan tidak bergerak, serta peningkatan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi.
“Kami akan terus bertransformasi menuju tata kelola yang modern, transparan, dan berorientasi pelayanan. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat,” tegas Nizar.
*Penutup: WTP Adalah Pilar Kepercayaan Publik*
Capaian opini WTP ke-8 ini menempatkan Kabupaten Lingga sebagai salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil mempertahankan predikat tertinggi dalam laporan keuangan.
Hal ini bukan hanya prestasi administratif, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Melalui kolaborasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, serta komitmen pimpinan daerah, Pemkab Lingga terus melangkah maju dalam membangun daerah yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan menggabungkan transparansi keuangan, inovasi digital, penguatan pengawasan, dan keterlibatan publik, Kabupaten Lingga menegaskan komitmennya sebagai daerah yang serius dalam melayani, membangun, dan merawat kepercayaan rakyat.
WTP adalah simbol. Tapi lebih dari itu, ia adalah cermin. Dan Pemkab Lingga bertekad agar apa yang tercermin darinya adalah wajah pemerintahan yang bersih, kuat, dan terus bergerak untuk rakyat.
Penulis : Wandi
