Pulau Penyengat, Jadi Tuan Rumah Puncak Fesmed Selat Malaka

Tanjungpinang, Zonamu.com – Pulau Penyengat menjadi lokasi pelaksanaan puncak Festival Media (Fesmed) Selat Malaka 2026.

Fesmed sendiri merupakan agenda tahunan AJI Indonesia yang menjadi ruang bagi insan pers dari seluruh penjuru negeri untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan memperkuat peran jurnalisme di tengah tantangan zaman.

Pada 2026, AJI Indonesia mempercayakan tuan rumah penyelenggaraan kepada AJI Tanjungpinang dan AJI Batam.

AJI memilih pulau bersejarah ini bukan tanpa alasan, sebab Penyengat menyimpan nilai sejarah dan warisan intelektual besar bagi perkembangan peradaban Melayu dan bangsa Indonesia.

Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, menegaskan Pulau Penyengat bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Pulau ini dahulu menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga yang wilayah kekuasaannya membentang dari Riau, Lingga, Johor, Pahang, hingga Singapura.

“Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah yang luar biasa. Dari pulau kecil inilah lahir banyak pemikiran besar yang menjadi fondasi kebudayaan Melayu sekaligus turut membentuk perkembangan bahasa Indonesia,” kata Sutana.

Jejak Rusydiah Klub dan Akar Tradisi Pers

Di jantung Tanjungpinang, Pulau Penyengat menyimpan warisan intelektual yang jarang disorot publik luas. Pada 1895, masyarakat Penyengat mendirikan Rusydiah Klub — embrio perkumpulan ilmu pengetahuan yang meletakkan akar tradisi berpikir kritis dan menjadi cikal bakal pers di Kepulauan Riau.

Sutana menjelaskan bahwa pelaksanaan Fesmed di Pulau Penyengat menegaskan kembali bahwa pers adalah bagian tak terpisahkan dari tradisi ilmu pengetahuan dan kemerdekaan berpikir.

Rusydiah Klub sendiri dikenal sebagai organisasi intelektual pertama di Nusantara yang memelopori tradisi menulis dan penyebaran ilmu pengetahuan di kawasan Melayu.

“Sehingga pelaksanaan Fesmed di Penyengat kami menyebutnya sebagai pertemuan antara sejarah dan masa depan pers Indonesia,” tuturnya.

Dua Agenda Utama: FGD dan Sarasehan AJI Se-Indonesia

Panitia memfokuskan pelaksanaan Fesmed di Pulau Penyengat pada dua agenda utama, yakni Focus Group Discussion (FGD) dan sarasehan AJI Kota se-Indonesia. Dua kegiatan tersebut berlangsung pada 21 September 2026.

Sutana menjelaskan, FGD ini bertujuan merumuskan gagasan dan rekomendasi bersama. AJI melibatkan insan pers, organisasi non-pemerintah, hingga pemerintah daerah untuk mendorong Pulau Penyengat menjadi Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Pengusul mendasarkan pengajuan ini pada kekayaan warisan benda di Penyengat, seperti situs, bangunan, dan struktur bersejarah, serta warisan tak benda seperti pantun dan Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji, pahlawan nasional yang lahir dan berkarya di pulau tersebut.

FGD ini akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, UNESCO, kalangan akademisi, budayawan, sejarawan, serta Balai Pelestarian Sejarah.
Warisan Raja Ali Haji, Fondasi Bahasa Indonesia

Sosok Raja Ali Haji menjadi salah satu alasan kuat di balik dorongan status warisan dunia ini. Melalui karya-karya monumentalnya — Gurindam Dua Belas, Kitab Pengetahuan Bahasa yang dikenal sebagai kamus bahasa Melayu modern pertama, serta Tuhfat al-Nafis — Raja Ali Haji memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia.

Rekam jejak inilah yang menjadi salah satu justifikasi utama mengapa Penyengat layak diperjuangkan sebagai warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat alasan AJI menempatkan pulau ini sebagai tuan rumah sarasehan puncak Fesmed Selat Malaka 2026.

Rangkaian Fesmed Selat Malaka 2026

Panitia akan memulai rangkaian Fesmed Selat Malaka 2026 pada 19 September 2026.

Rangkaian pembukaan akan berlangsung di Kampus Politeknik Negeri Batam, dilanjutkan dengan sejumlah agenda workshop.

Pada 20 September 2026, panitia melanjutkan kegiatan dengan workshop yang juga berlangsung di Poltek Batam.
Sekitar 300 jurnalis se-Indonesia akan menghadiri Fesmed Selat Malaka 2026, dengan mengusung tema besar Kemerdekaan Pers dan Keadilan HAM di Asia Tenggara.(*)