Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun

- Penulis

Sabtu, 14 November 2026 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun | Foto : Bustomi

Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun | Foto : Bustomi

Karimun, Zonamu.com – Keabsahan penetapan tersangka dan penahanan mantan Mantri Bank Rakyat Indonesia (BRI) berinisial VS dalam perkara dugaan korupsi kredit mikro di salah satu unit BRI Tanjung Balai Karimun diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun.

Melalui kuasa hukum dari Jerry Fernandez & Co. Law Firm, VS mempersoalkan sejumlah tahapan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun. Keberatan itu mencakup pembagian kewenangan dalam pemberian kredit, penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan, hingga dasar penghitungan kerugian negara.

Sidang perdana berlangsung Selasa (10/11/2026) siang dengan dipimpin seorang hakim tunggal. Dalam permohonannya, pihak VS meminta hakim menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, serta perpanjangan penahanan terhadap dirinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu materi yang dipersoalkan berkaitan dengan posisi VS saat bertugas sebagai Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjung Balai Karimun pada periode 2017–2019.

Kuasa hukum berpendapat, tugas Mantri hanya sebatas mengusulkan dan menganalisis permohonan kredit. Sementara keputusan persetujuan kredit dan pencairan dana berada di tangan Kepala Unit.

“Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) Operasional dan Kredit Mikro BRI serta fakta yang terungkap di dalam BAP, fungsi dan wewenang seorang Mantri terbatas semata-mata sebagai pemrakarsa atau penganalisis (maker). Secara sistem maupun struktural, seorang Mantri tidak memiliki kewenangan memutus kredit dan tidak memiliki otoritas mencairkan dana,” kata salah satu kuasa hukum VS, Sutjahyo Hari Murti, saat membacakan permohonan.

Pihak pemohon menyebut Kepala Unit saat itu berinisial VW memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit (approver), sedangkan proses verifikasi turut melibatkan pejabat PA KUR berinisial DF.

Atas dasar itu, kuasa hukum menilai penyidik seharusnya menelusuri pembagian kewenangan dan tanggung jawab setiap pejabat yang terlibat dalam proses pemberian kredit tersebut.

Selain pembagian kewenangan, pihak VS mempersoalkan penyampaian SPDP yang disebut telah diterbitkan pada 3 Maret 2026. Namun, menurut kuasa hukum, surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada kliennya dan baru diketahui setelah VS ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan pada 14 Oktober 2026.

Kuasa hukum menilai keterlambatan penyampaian SPDP tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak tersangka untuk mengetahui proses penyidikan.

Hari merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Menurutnya, penyampaian SPDP merupakan bagian penting dari pemenuhan hak pihak yang terkait dalam proses penyidikan.

“SPDP tertanggal 3 Maret 2026 tidak pernah diserahkan kepada pemohon hingga VS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Oktober 2026. Kami menilai hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas due process of law,” ujarnya.

Keberatan berikutnya menyangkut mekanisme pemanggilan VS. Kuasa hukum menyebut surat panggilan tidak disampaikan langsung oleh petugas kejaksaan ke alamat VS, melainkan dititipkan kepada seorang pelapor yang kemudian meminta seorang Office Boy (OB) BRI mengantarkannya.

Menurut Hari, mekanisme tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pemanggilan sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menjadi dasar permohonan mereka.

Pihak pemohon juga mempersoalkan hasil pemeriksaan VS. Kuasa hukum menilai sejumlah pertanyaan penyidik bersifat menggiring dan berpotensi menjerat kliennya.

Selain itu, penunjukan penasihat hukum terhadap VS turut dipermasalahkan. Kuasa hukum menyebut VS tidak diberi kesempatan memilih advokat sendiri.

“VS sempat menanyakan apakah dirinya boleh menggunakan kuasa hukum karena merasa bingung dengan pertanyaan penyidik. Namun, menurut VS, penyidik justru menyampaikan bahwa dirinya terlalu jauh berpikir untuk menggunakan kuasa hukum,” kata Hari.

Materi lain yang dipersoalkan adalah dasar penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Dalam permohonannya, pihak VS menyebut penyidik menggunakan hasil audit internal BRI tahun 2019 yang mencantumkan angka kerugian sebesar Rp549.725.163.

Kuasa hukum menilai hasil audit internal tersebut belum dapat disamakan dengan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Berdasarkan sejumlah keberatan itu, pihak VS meminta hakim menyatakan penetapan tersangka, penahanan, dan perpanjangan penahanan terhadap kliennya tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mereka juga meminta agar VS dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Balai Karimun apabila permohonan dikabulkan. Selain itu, pemohon meminta pemulihan hak, kedudukan, serta harkat dan martabat VS melalui rehabilitasi sesuai ketentuan hukum yang mereka cantumkan dalam permohonan.

Usai persidangan, anggota tim kuasa hukum, Jerry Fernandez, mengatakan hakim sempat mempertanyakan kepada jaksa apakah VS pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum penetapan status tersangka.

Menurut Jerry, jaksa menyatakan tidak ada pemeriksaan calon tersangka dalam perkara tersebut.

“Ketika hakim menanyakan apakah ada pemeriksaan calon tersangka dalam perkara KUR tersebut, jaksa secara tegas menyebut tidak ada. Kami menilai hal itu menjadi salah satu persoalan prosedur dalam penetapan tersangka,” kata Jerry.

Hakim tunggal dalam persidangan juga mengingatkan pihak pemohon maupun termohon agar tidak masuk ke pokok perkara. Pemeriksaan praperadilan dijadwalkan berlanjut hingga agenda putusan pada Selasa (17/11/2026).

About The Author

Penulis : Bustomi

Editor : Wandi

Follow WhatsApp Channel www.zonamu.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Zona Terkait

Uluran Tangan Mak Limah untuk Lansia di Dabo
Imigrasi Dabo Perkuat Kemitraan Media, Dorong Informasi Akurat
Lanal Dabo Sita 684 Kg Pasir Timah Senilai Rp547 Juta
TNI AL Amankan 684 Kilogram Diduga Pasir Timah di Pelakak
Kantor Dinas Kebudayaan Lingga Terbakar, Asap Hitam Membumbung
KODAERAL IV Batam Perkuat Keterampilan Prajurit Melalui Jujitsu
Demokrat Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran ke Prabowo
Nelayan Hilang Menyelam Cari Gonggong Masih Belum Ditemukan

Zona Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:38 WIB

Uluran Tangan Mak Limah untuk Lansia di Dabo

Senin, 16 November 2026 - 14:41 WIB

Imigrasi Dabo Perkuat Kemitraan Media, Dorong Informasi Akurat

Senin, 16 November 2026 - 12:52 WIB

Lanal Dabo Sita 684 Kg Pasir Timah Senilai Rp547 Juta

Sabtu, 14 November 2026 - 19:42 WIB

Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun

Sabtu, 14 November 2026 - 13:28 WIB

TNI AL Amankan 684 Kilogram Diduga Pasir Timah di Pelakak

Zona Terkini

Uluran Tangan Mak Limah untuk Lansia di Dabo | Foto : Imam

TERKINI

Uluran Tangan Mak Limah untuk Lansia di Dabo

Senin, 16 Nov 2026 - 16:38 WIB

Lanal Dabo Sita 684 Kg Pasir Timah Senilai Rp547 Juta | Foto : Wandi

TERKINI

Lanal Dabo Sita 684 Kg Pasir Timah Senilai Rp547 Juta

Senin, 16 Nov 2026 - 12:52 WIB

Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun | Foto : Bustomi

TERKINI

Penetapan Tersangka Mantan Mantri BRI Digugat di PN Karimun

Sabtu, 14 Nov 2026 - 19:42 WIB

TNI AL Amankan 684 Kilogram Diduga Pasir Timah di Pelakak | Foto : Istimewa

TERKINI

TNI AL Amankan 684 Kilogram Diduga Pasir Timah di Pelakak

Sabtu, 14 Nov 2026 - 13:28 WIB