Lingga, Zonamu.com – Pemerintah Kabupaten Lingga memangkas proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah turun Rp61,16 miliar, sedangkan belanja dipangkas Rp106,61 miliar.
Penyesuaian tersebut disampaikan Bupati Lingga M. Nizar saat menyampaikan pengantar perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp800,49 miliar turun menjadi Rp739,33 miliar. Penurunan tersebut mencapai sekitar 7,64 persen dari target awal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan paling tajam terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD yang sebelumnya dipatok Rp175,32 miliar anjlok menjadi Rp44,10 miliar atau berkurang sekitar Rp131,22 miliar.
Di sisi lain, pendapatan transfer justru meningkat. Angkanya naik dari Rp618,36 miliar menjadi Rp688,42 miliar atau bertambah sekitar Rp70,06 miliar.
Perubahan struktur pendapatan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali kemampuan fiskal dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah menyatakan kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kemampuan penerimaan yang realistis.
Nizar menyebut, perubahan anggaran merupakan upaya untuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan yang berkembang.
“Sehingga sumber daya yang terbatas dapat diarahkan kepada program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Nizar.
Tekanan fiskal juga terlihat pada sisi belanja. Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan Rp850,30 miliar dipangkas menjadi Rp743,68 miliar, atau berkurang sekitar Rp106,61 miliar.
Penyesuaian belanja terutama terjadi pada belanja operasional dan belanja modal. Pemerintah daerah harus mengatur kembali prioritas program seiring menyusutnya ruang fiskal dalam perubahan APBD 2026.
Selain pendapatan dan belanja, penerimaan pembiayaan juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp63 miliar, penerimaan pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD disesuaikan menjadi Rp39,35 miliar atau turun sekitar Rp23,64 miliar.
Nizar mengatakan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menjaga keseimbangan APBD sekaligus memastikan kewajiban daerah dapat dipenuhi sesuai kemampuan fiskal.
“Pengelolaan pembiayaan juga disebut harus dilakukan secara hati-hati, terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah daerah menegaskan kualitas belanja menjadi perhatian utama. Besarnya anggaran tidak menjadi satu-satunya ukuran.
“Karena efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, ketepatan alokasi dan akuntabilitas juga menentukan manfaat APBD bagi masyarakat,” tuturnya.
Arah pembangunan Kabupaten Lingga 2026 tetap difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah, investasi, pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan ruang fiskal yang menyempit, perubahan APBD 2026 kini menempatkan pemerintah daerah pada kebutuhan untuk memperketat prioritas belanja.
Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik dan sasaran pembangunan daerah.(*)
About The Author
Penulis : Wandi















