Ketua Pemuda Pancasila Lingga Desak Pemkab Tinjau Ulang PKKPR PT SPP

Lingga, Zonamu.com – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Arman Arsyad, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga untuk mengaji ulang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diberikan kepada PT SPP dengan luasan mencapai 24 ribu hektare.

Menurut Arman, luasan tersebut meningkat signifikan dari 18 ribu hektare Hak Guna Usaha (HGU) yang sebelumnya dimiliki perusahaan.

“Saya melihat dari 24 ribu hektare lahan PKKPR PT SPP terdapat peruntukan untuk kawasan perikanan, pertambangan, dan peruntukan lainnya,” kata Arman, Rabu (6/8/2025).

Ia menilai perlu dilakukan evaluasi ulang karena di dalam area yang diberikan tersebut terdapat kawasan yang diperuntukkan bagi sektor perikanan, pertambangan, peternakan, dan bidang lain yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD yang telah disahkan DPRD Lingga.

“Pemkab Lingga harus jeli agar HGU yang dimiliki PT SPP saat ini sesuai dengan RTRW. Jika ini diabaikan, berpotensi terjadi tumpang tindih perizinan yang dapat mengganggu masuknya investor lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tumpang tindih pemanfaatan ruang yang tidak sesuai RTRW tidak hanya memicu konflik kepentingan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum, khususnya bagi investor maupun pemerintah daerah ke depan.

“PKKPR yang dimiliki harus kembali dikaji dan ditata ulang. Kalau tidak, justru bisa menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk mendatangkan investor lain ke Bunda Tanah Melayu,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan RTRW sebagai dokumen hukum perencanaan tata ruang harus menjadi acuan utama dalam pemberian perizinan, terutama terkait fungsi zonasi dan peruntukan ruang.

“Artinya Pemkab Lingga harus menghapus wilayah PT SPP dalam PKKPR yang tidak sesuai peruntukan di RTRW. PKKPR merupakan dasar legalitas kegiatan pemanfaatan ruang, dan ketidaksesuaian dengan RTRW dapat menyebabkan kegiatan dianggap ilegal serta berisiko hukum,” ujar Arman.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keputusan perencanaan tata ruang harus berbasis pada nilai tambah wilayah yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.(*)