Forum PETIR Lingga Desak Presiden Evaluasi Izin Tambang PT CPM

Lingga, Zonamu.com – Ketua Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga adalah Tengku Nazwar, menyoroti dugaan ketimpangan dalam proses penerbitan izin pertambangan di Kabupaten Lingga.

Menurutnya, masyarakat yang berharap memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) justru menghadapi proses yang panjang dan sulit, sementara izin bagi perusahaan dinilai dapat terbit lebih cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Tengku Nazwar sebagai bentuk keprihatinannya terhadap aktivitas pertambangan timah yang dilakukan PT Citra Persada Mulia (CPM) di perairan Pulau Pekajang.

Ia menilai keberadaan aktivitas pertambangan tersebut belum memberikan manfaat yang dirasakan secara seimbang oleh masyarakat setempat, khususnya warga yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas mendulang timah.

“Kalau perusahaan bisa memperoleh izin untuk menambang di laut, mengapa masyarakat yang mengajukan IPR justru sangat sulit? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Tengku Nazwar, Jumat 24 Juli 2026.

Menurutnya, pemerintah semestinya lebih berpihak kepada masyarakat kecil yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan.

“Persoalan ini perlu dikaji ulang agar kebijakan pertambangan benar-benar menghadirkan rasa keadilan,” ujarnya.

Nazwar juga mengungkapkan rencananya untuk menyampaikan surat kepada Gubernur Kepulauan Riau, Presiden Republik Indonesia, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan perizinan pertambangan di Kabupaten Lingga, termasuk izin yang telah diterbitkan kepada PT CPM.

“Negara harus hadir untuk memberikan keadilan. Jangan sampai masyarakat kecil merasa dipersulit, sementara pemilik modal besar justru lebih mudah memperoleh izin,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan kajian menyeluruh terhadap sistem penerbitan izin pertambangan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh legalitas usaha melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Aspirasi masyarakat perlu didengar dan menjadi bahan evaluasi pemerintah,” pungkasnya.(*)