DPRD Kepri Dorong Moratorium Tambang dan Sawit Lingga

Tanjungpinang, Zonamu.com – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, mendorong pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Pulau Lingga.

Langkah itu dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama terhadap aktivitas investasi yang telah berjalan.

Menurut Wahyu, moratorium bukan bertujuan menghambat investasi. Kebijakan tersebut justru diperlukan untuk memastikan seluruh perusahaan beroperasi sesuai aturan.

“Tentunya tanpa mengorbankan lingkungan maupun hak masyarakat,” kata Wahyu, Kamis 23 Juli 2026.

Ia meminta pemerintah segera melakukan audit terhadap seluruh perusahaan perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Lingga. Audit itu harus mengukur dampak lingkungan, manfaat ekonomi, hingga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

“Saya mendorong adanya moratorium dan lakukan audit. Kalau setelah audit tidak ada dampak negatif, baru moratoriumnya dicabut,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap sejumlah aktivitas investasi di Kabupaten Lingga. Salah satunya adalah aktivitas pertambangan timah laut yang dikaitkan dengan PT Cipta Persada Mulia (CPM) di perairan Desa Pekajang.

Di Pekajang, masyarakat masih mempertanyakan transparansi aktivitas pertambangan, mekanisme kompensasi, hingga dampaknya terhadap kehidupan nelayan.

“Aktivitas kapal hisap timah disebut telah berlangsung bertahun-tahun, namun manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding,” tuturnya.

Seorang warga Pekajang mengaku kompensasi yang diterima masyarakat hanya berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulan.

“Rp200 ribu itu paling banyak dan per bulan,” ungkapnya.

Warga juga mengeluhkan hasil tangkapan ikan yang terus menurun serta kondisi air laut yang semakin keruh sejak aktivitas pengerukan berlangsung.

“Ikan semakin susah. Air laut kami menjadi keruh. Kadang orang kampung mau mencari ikan untuk tambahan penghasilan saja sudah sulit,” katanya.

Pernyataan Wahyu menambah daftar desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas investasi di Lingga.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan investasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian warga pesisir.(*)