Lingga, Zonamu.com – Pernyataan kontroversial Kepala Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri, Awaluddin, yang dilansir oleh salah satu media online pada Selasa (29/04/2025), menuai respons keras dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga, Armanto Arsyad.
Dalam pernyataannya, Awaluddin menyatakan keberatan terhadap kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Lingga yang dinilai tidak konsisten dalam menjaga etika pelayanan pelayaran, khususnya terkait operasional kapal penumpang di kawasan Sungai Tenam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, kapal Oceanna 9 sebaiknya tidak berangkat mendahului kapal Lintas Kepri, demi menjaga etika antaroperator.
Namun pernyataan itu dianggap Armanto Arsyad sebagai bentuk intervensi yang tidak pada tempatnya dan cenderung merendahkan keputusan otonomi daerah serta martabat masyarakat Lingga.
“Sebagai anak negeri, saya merasa perlu menyampaikan bahwa pernyataan saudara Kepala BUP Kepri sangat tidak elok dan menunjukkan sikap arogan. Kami meminta beliau untuk melakukan instrospeksi diri. Jangan bicara soal etika pelayaran jika belum bisa menunjukkan konsistensi dalam membina dan mengelola operator milik sendiri,” tegas Armanto dalam keterangannya kepada media.
Baca Juga : KNPI dan PP Senayang Kompak Minta Oceana 9 Tetap Beroperasi di Lingga
Armanto menilai pernyataan Kepala BUP Kepri sangat kontradiktif. Di satu sisi, menyatakan siap menambah armada jika Oceanna 9 angkat kaki dari Lingga, namun di sisi lain, kapal Lintas Kepri sendiri hingga kini masih dikelola oleh pihak kedua.
“Itu fakta lapangan. Artinya, Lintas Kepri belum mampu dikelola secara mandiri. Lalu dengan dasar apa menyatakan siap menambah armada? Ini pernyataan yang jauh dari realistis dan tidak berpijak pada kemampuan yang ada,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pernyataan soal standar pelabuhan. Menurutnya, jika pelabuhan pemerintah Kabupaten Lingga yang berada di sebelah Sungai Tenam dianggap tidak memenuhi standar, maka seharusnya pelabuhan di singgahi oleh Kapal Lintas Kepri juga pada dasarnya tidak layak digunakan, karena kondisinya kurang lebih sama.
“Jangan tebang pilih! Apa standar pelabuhan menurut saudara Kepala BUP Kepri? Kalau pelabuhan A dianggap tak layak, kenapa pelabuhan B yang kondisinya setara bisa dilalui kapal lain yang notabene milik atau rekanan saudara?” ujar Armanto penuh tanda tanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah dan kebijakan Dishub Lingga yang dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan bisnis segelintir operator pelayaran.
“Kami melihat Dishub Lingga mengambil keputusan yang sangat bijak, adil, dan tidak berpihak. Keputusan itu diambil demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk menyenangkan operator tertentu. Justru keputusan itu perlu diapresiasi, bukan diserang,” tegasnya lagi.
Armanto mengingatkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Lingga, dirinya dan organisasi yang ia pimpin tidak akan tinggal diam apabila ada pihak luar yang mencoba merendahkan marwah, kedaulatan, dan martabat daerah.
“Jangan pernah rendahkan harkat dan martabat kami masyarakat Kabupaten Lingga. Kami tahu mana keputusan yang berpihak kepada kami dan mana yang hanya bermuatan kepentingan bisnis belaka. Hormati otonomi daerah, hormati keputusan yang dibuat oleh Dishub Lingga,” pungkasnya.(*)
About The Author
