Pemkab Lingga Akan Perpanjang Kontrak PPPK Empat Tahun Penuh

Lingga, Zonamu.com – Pemerintah Kabupaten Lingga mengumumkan rencana perpanjangan kontrak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab. Kontrak PPPK yang akan berakhir pada Februari 2026 mendatang akan diperpanjang untuk jangka waktu lebih lama.

Para PPPK di Kabupaten Lingga saat ini masih ditanggung menggunakan anggaran yang berasal dari APBN, yang meringankan beban APBD. Kontrak mereka direncanakan akan diperpanjang selama empat tahun penuh.

“PPPK kita tetap disambung mungkin nanti akan melakukan rapat. Dan mereka akan diperpanjang selama empat tahun,” kata Sekretaris Daerah Lingga, Armia, Senin (15/12/2025).

Armia menjelaskan bahwa kontrak perpanjangan ini menyusul masa percobaan selama satu tahun yang telah dilalui para PPPK. Namun, perpanjangan kontrak ini tidak berlaku bagi seluruh PPPK.

“Karena satu tahun ini kan sudah percobaan mungkin ada sebagian yang tidak kita perpanjang. Hal ini karena ada niat yang tidak baik, sebab ada yang tidak masuk kerja ditambah ada yang pensiun,” ujarnya.

Armia menambahkan, masa perpanjangan yang lebih panjang bertujuan agar PPPK dapat memiliki aset berharga. Untuk itu, Pemkab Lingga akan menjalin kerja sama dengan pihak perbankan.

“Pemkab Lingga akan kerja sama dengan pihak Bank sehingga mereka dapat meminjam uang kepada bank. Kami mengecek hari ini mereka tidak memiliki apa-apa, gaji mereka habis begitu saja,” katanya.

Keputusan perpanjangan selama empat tahun juga didasari oleh pertimbangan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemkab Lingga berharap melalui perpanjangan ini, para PPPK dapat lebih fokus dalam bekerja.

“Alasan kita ngambil setahun itu karena banyak yang mau pensiun. Untuk perpanjangan yang kedua selama empat tahun, kita ingin PPPK lebih terjamin kehidupannya,” ujarnya.

Armia menyampaikan harapannya agar pembiayaan gaji PPPK tetap didukung oleh Pemerintah Pusat. Pemkab Lingga akan merasa kesulitan jika seluruh pembiayaan dibebankan kepada APBD.

“Untuk tahun 2026 PPPK ini masih dibiayai oleh APBN. Mudah-mudahan tahun berjalan juga tetap APBN, karena kalau APBD kita akan agak sulit,” katanya, mengakhiri.(*)