Aplikasi SIAP-E Lingga Mangkrak Usai Telan Rp177 Juta, Kominfo Pernah Dipanggil APH

 

Lingga, Zonamu.com – Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E) yang digadang-gadang sebagai langkah maju digitalisasi ASN di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kini tinggal cerita.

Setelah menyedot anggaran daerah hingga Rp177,6 juta pada tahun 2022, aplikasi ini hanya berfungsi selama satu bulan dan kini tak lagi bisa diakses.

Mirisnya, proyek ini sempat diluncurkan dengan penuh optimisme oleh Bupati Lingga Muhammad Nizar pada 24 Juni 2022.

Dalam seremoni yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Ketua DPRD dan Kepala Ombudsman Kepri, SIAP-E diluncurkan bersamaan dengan lima aplikasi lainnya. Namun harapan tinggal harapan, karena aplikasi justru kolaps hanya sebulan setelah diperkenalkan.

Kepala Bidang E-Government TIK Kominfo Lingga, Ady Setiawan, mengaku pihaknya pernah dimintai keterangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait mangkraknya proyek ini.

“Kemarin memang kami dipanggil oleh APH. Mereka hanya ingin tahu kenapa aplikasi ini tidak berjalan setelah diluncurkan. Tapi dari hasil pemeriksaan, tidak ada masalah berarti,” kata Ady, Rabu (9/4/2025).

Namun fakta di lapangan berkata lain, dimana salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya menyebut, aplikasi tersebut benar-benar tak bisa digunakan setelah sebulan peluncuran.

“Itu aplikasi cuma jalan sekitar sebulan, habis itu ya mati. Sekarang tak bisa dipakai sama sekali,” ujarnya.

Yang lebih mencengangkan, aplikasi ini bahkan tidak tersedia di Play Store. Padahal proyek ini tercatat resmi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan nomor RUP 37207258 dan dibiayai lewat APBD-P Lingga 2022.

SIAP-E sendiri dirancang sebagai sistem cerdas berbasis mobile yang mencakup HRD, Absensi Digital, serta Manajemen Admin Android dan iOS.

Sayangnya, implementasi di lapangan nihil. Tak satu pun fitur berjalan optimal. ASN, PPPK, hingga tenaga honorer dibuat kebingungan sejak minggu kedua peluncuran.

Kini, sejumlah pertanyaan mengemuka di kalangan publik ke mana larinya dana Rp177 juta itu? Siapa vendor pengembang aplikasi? Mengapa tidak ada audit atau sanksi terhadap proyek yang gagal total ini?

Kasus SIAP-E menjadi potret buram proyek digital di daerah—di atas kertas tampak futuristik, tapi di lapangan justru memalukan. Ini menjadi catatan penting tentang urgensi transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam setiap proyek pengadaan berbasis teknologi.(*)