Aktivis Kepri Desak Pemkab dan DPRD Lingga Sikapi Polemik Pekajang

Lingga, Zonamu.com – Aktivis Kepulauan Riau sekaligus putra daerah Kabupaten Lingga, Muhammad Fatur, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dan DPRD Lingga segera mengambil sikap tegas terhadap polemik aktivitas tambang timah di perairan Pulau Pekajang.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar isu investasi, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Fatur menilai pemerintah tidak boleh menunggu gejolak sosial semakin besar sebelum bertindak.

“Persoalan yang terjadi di Pekajang bukan sekadar tentang aktivitas kapal hisap timah, tetapi tentang keberanian pemerintah dalam berdiri di sisi rakyat,” kata Fatur, Kamis 23 Juli 2026.

Ia mengatakan keluhan nelayan terkait menurunnya hasil tangkapan ikan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera turun ke lapangan.

“Ketika nelayan mulai mengeluhkan hasil tangkapan yang menurun, seharusnya alarm pemerintah sudah berbunyi,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keseriusan Pemkab Lingga dalam melindungi masyarakat pesisir. Menurutnya, pemerintah wajib menghadirkan kajian yang terbuka, pengawasan yang ketat, serta keberpihakan yang nyata.

“Apabila terdapat dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap nelayan,” tuturnya.

Tak hanya pemerintah daerah, Fatur turut mengkritik DPRD Kabupaten Lingga agar menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Ia menilai keberpihakan kepada masyarakat harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan hanya pernyataan di ruang sidang.

“Rakyat tidak membutuhkan janji, rakyat membutuhkan keberanian wakilnya untuk mengawal setiap persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat,” katanya.

Fatur juga menyoroti informasi mengenai kompensasi sebesar Rp200 ribu per bulan yang diterima masyarakat. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, besaran kompensasi itu patut dievaluasi.

“Karena dinilai belum tentu sebanding dengan potensi kerugian ekonomi yang dirasakan nelayan akibat berkurangnya hasil tangkapan,” tuturnya.

Ia menegaskan pembangunan daerah tidak boleh mengorbankan rasa keadilan. Investasi, kata dia, tetap penting, namun harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

“Serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir,” ujarnya.

Fatur mengajak masyarakat Pekajang tetap menyampaikan aspirasi secara santun sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta Bupati Lingga dan pimpinan DPRD turun langsung menemui masyarakat untuk membuka dialog yang jujur.

“Serta menyampaikan langkah konkret dalam menyelesaikan polemik yang berkembang,” pungkasnya.(*)