50 Persen Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Gratis, JPPI Kritik Keras Pemerintah

Jakarta, Zonamu.com – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran jumbo Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun 2026. Jumlah ini setara dengan 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi. Namun, alokasi anggaran tersebut menuai kritik lantaran sebagian besar justru diarahkan pada program-program non-akademik.

Dari total tersebut, Rp335 triliun akan digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta orang. Angka ini naik dua kali lipat dari tahun 2025 yang hanya Rp171 triliun. Selain itu, Rp24,9 triliun dialokasikan untuk Program Sekolah Rakyat, jauh melonjak dari Rp1,76 triliun pada tahun berjalan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Rp3 triliun untuk membangun Sekolah Garuda di sembilan lokasi, serta Rp22,5 triliun untuk revitalisasi sekolah dan madrasah. Anggaran pendidikan juga akan menopang Program BOS, PIP, dan KIP Kuliah dengan target 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,2 juta mahasiswa KIP Kuliah, serta 11,6 juta siswa penerima BOS.

Sementara itu, pemerintah menyalurkan Rp253,35 triliun ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Anggaran juga mencakup peningkatan kompetensi 41.694 guru di seluruh Indonesia.

Namun, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut anggaran besar itu hanya sebatas angka di atas kertas. Menurutnya, porsi terbesar untuk MBG justru tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan.

“Makan bergizi gratis itu harusnya diambil dari sektor lain, tidak boleh ngambil dari sektor pendidikan. Sekolah kedinasan aja enggak boleh, apalagi makan gratis yang enggak ada hubungan langsung dengan pendidikan,” kata Ubaid, Selasa (19/8).

Ubaid juga menilai alokasi anggaran tersebut gagal menjawab persoalan utama pendidikan di Indonesia. Mulai dari masih banyaknya anak yang tidak dapat mengenyam bangku sekolah, hingga kualitas dan kesejahteraan guru yang belum membaik.

“Kalau ditanya soal anak tidak sekolah, pasti akan bertambah banyak, tidak kemudian berkurang. Dan soal kesejahteraan guru, juga tidak disiapkan solusinya,” ujarnya.

Lebih jauh, Ubaid menilai postur anggaran pendidikan 2026 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Sebab, setengah dari anggaran digunakan untuk konsumsi, bukan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

“Ini postur anggaran paling buruk, karena 50 persen untuk makan-makan. Enggak pernah ada dalam sejarah anggaran pendidikan 50 persen habis untuk itu,” pungkasnya.(*)