Sekda Kepri Minta OPD Perkuat Evaluasi Ketahanan Pangan Daerah

Tanjungpinang, Zonamu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau.

Dukungan itu dinilai penting agar evaluasi menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kebijakan ketahanan pangan daerah.

Misni menegaskan evaluasi yang berlangsung hingga 30 September 2026 menjadi momentum memperkuat tata kelola ketahanan pangan.

“Kami mohon seluruh OPD memberikan dukungan maksimal kepada tim BPKP. Kepala OPD agar menugaskan pejabat maupun staf teknis yang benar-benar memahami substansi,” kata Misni, Seni 27 Juli 2026.

Hasilnya diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

“Sehingga kebutuhan data dan informasi dapat dipenuhi secara cepat, lengkap, dan akurat,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi selama sekitar 54 hari itu melibatkan banyak perangkat daerah karena ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor.

“Bidang yang terlibat mencakup pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik, hingga perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Misni juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian melalui kebijakan tata ruang agar alih fungsi lahan produktif dapat dikendalikan.

“Kita ingin pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan irigasi, akses jalan menuju sentra produksi, serta penguatan sektor kelautan dan perikanan harus berjalan seiring.

“Jangan sampai hasil produksi sudah baik, tetapi akses jalan maupun dukungan infrastruktur lainnya belum memadai,” katanya.

Selain itu, Misni meminta Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan pengendalian inflasi.

“Kita erharap hasil evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif, melainkan menjadi dasar memperjuangkan dukungan program dan anggaran pemerintah pusat dalam APBN 2027,” harapnya.(*)