Lingga, Zonamu.com – Haru, bangga, dan rasa syukur membaur dalam satu suasana. Setelah penantian panjang yang dipenuhi ketidakpastian, akhirnya 1.158 tenaga honorer di Kabupaten Lingga resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Momentum bersejarah ini bukan hanya menjadi kabar bahagia bagi para penerima SK, tetapi juga simbol pengakuan atas dedikasi mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi, tanpa status yang pasti, namun tetap mengabdi dengan sepenuh hati.
Bertempat di Gedung Nasional Dabo Singkep dan beberapa titik lainnya secara bertahap, penyerahan SK PPPK ini dilakukan secara langsung oleh Bupati Lingga, M. Nizar. Dalam suasana khidmat namun penuh kehangatan, satu per satu nama dipanggil, disambut dengan tepuk tangan rekan sejawat yang turut bersuka cita atas capaian ini.
“Ini adalah hari yang sangat penting, bukan hanya bagi mereka yang menerima SK, tapi juga bagi kami di Pemerintah Kabupaten Lingga. Ini bukti bahwa negara hadir untuk memberi kepastian kepada para abdi masyarakat yang selama ini bekerja dalam situasi yang tidak menentu,” ucap Bupati Nizar dalam sambutannya pada Rabu, 27 Mei 2025.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Nizar tidak sekadar menyerahkan SK. Ia hadir dengan pesan moral yang kuat: bahwa perubahan status bukan berarti boleh lengah. Justru, sebagai PPPK, tanggung jawab kini semakin besar dan pelayanan publik harus semakin prima.
“Ini hanya mengganti sampul,” kata Nizar, menyampaikan pesan yang penuh makna. “Dulu honorer, sekarang PPPK. Tapi yang paling penting bukan statusnya, melainkan semangat kerja, dedikasi, dan integritas dalam melayani masyarakat. Sampul boleh berubah, tapi isi dan semangatnya harus tetap maksimal.”
Penantian Panjang yang Terbayar
Tak sedikit dari para PPPK yang baru diangkat ini telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun. Beberapa di antaranya bahkan mulai bekerja sebagai honorer sejak tahun 2005, saat Kabupaten Lingga baru saja terbentuk sebagai daerah otonom baru. Mereka melewati pergantian kepala daerah, perubahan kebijakan, hingga tekanan ekonomi yang tidak ringan. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah: komitmen mereka terhadap tugas.
Mariani (41), seorang guru SD di Kecamatan Singkep Pesisir, tak kuasa menahan air mata saat menerima SK. “Saya sudah 19 tahun mengabdi. Rasanya campur aduk—senang, bangga, lega. Akhirnya kami diakui secara resmi,” tuturnya dengan suara bergetar.
Cerita seperti Mariani bukan hal langka dalam prosesi pengangkatan ini. Ratusan lainnya memiliki kisah yang nyaris serupa—berjuang dalam keterbatasan, menggantungkan harapan di ujung ketidakpastian. Dengan pengangkatan ini, pintu harapan terbuka lebih lebar, tak hanya untuk masa depan pribadi mereka, tetapi juga untuk keberlangsungan pelayanan publik yang lebih baik di Lingga.
Komitmen Pemerintah Daerah
Pengangkatan 1.158 PPPK ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga dalam menyejahterakan tenaga kerja dan memperkuat birokrasi yang profesional. Proses ini merupakan bagian dari kebijakan nasional reformasi birokrasi dan penataan tenaga honorer, yang kini mulai direalisasikan secara masif di berbagai daerah.
“Kami tidak ingin ada lagi tenaga honorer yang terus bekerja tanpa kepastian,” tegas Bupati Nizar. “Sudah saatnya mereka diberi status yang jelas, hak yang pasti, serta akses untuk peningkatan kompetensi. Kita ingin aparatur kita bekerja dengan tenang, tidak dibayangi oleh ketakutan akan pemutusan kontrak sewaktu-waktu.”
Langkah ini, menurut Nizar, juga menjadi bagian penting dalam strategi meningkatkan mutu pelayanan publik di Lingga. Dengan jumlah PPPK yang signifikan ini, pemerintah daerah berharap terjadi peningkatan kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan layanan dasar lainnya.
“Kita harus bangun sistem birokrasi yang modern, cepat, dan profesional. PPPK ini menjadi ujung tombaknya. Mereka harus mampu menjawab tantangan zaman, bukan hanya sekadar mengisi posisi yang kosong,” ujarnya.
Dari Status ke Kinerja
Menjadi PPPK bukan berarti pekerjaan menjadi ringan. Sebaliknya, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kini semakin tinggi. Hal ini pula yang ditekankan oleh Bupati Nizar dalam pesannya kepada seluruh PPPK.
“Jangan merasa sudah selesai ketika menerima SK. Ini justru titik awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Sekarang saudara-saudara sudah resmi, maka kerja harus lebih terukur, lebih profesional. Kita ini pelayan masyarakat, bukan pejabat yang minta dilayani,” katanya dengan tegas namun bersahabat.
Pemerintah daerah, lanjut Nizar, juga telah menyiapkan berbagai program pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk para PPPK. Tujuannya adalah agar para pegawai ini tidak hanya berstatus tetap, tetapi juga memiliki kompetensi yang unggul sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Harapan dan Masa Depan
Dengan diangkatnya 1.158 PPPK, Kabupaten Lingga memasuki babak baru dalam tata kelola pemerintahan. Tidak hanya soal peningkatan mutu aparatur, tetapi juga memberikan contoh nyata bahwa pengabdian tidak akan sia-sia.
“Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada mereka yang telah membuktikan loyalitas dan kinerja di lapangan,” ujar Nizar.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi antarpegawai, serta membangun budaya kerja yang produktif dan penuh inovasi. Menurutnya, status PPPK harus menjadi modal untuk menumbuhkan kepercayaan publik kepada birokrasi.
“Kalau pelayanan kita bagus, masyarakat akan percaya. Kalau masyarakat percaya, maka pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Dan semua itu dimulai dari aparatur yang profesional dan berdedikasi,” tandasnya.
Apresiasi untuk Semua Pihak
Bupati Nizar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses panjang pengangkatan PPPK ini, mulai dari BKPSDM Lingga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta instansi lainnya yang ikut terlibat.
“Kita tahu proses ini tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilalui, dari seleksi administrasi, ujian kompetensi, hingga proses verifikasi dari pusat. Tapi berkat kerja sama semua pihak, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Langkah Strategis Menuju ASN Berkualitas
Dalam skema kepegawaian nasional, PPPK kini menjadi salah satu pilar penting untuk menjawab kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Di tengah keterbatasan anggaran untuk mengangkat PNS secara besar-besaran, PPPK menjadi solusi strategis, dengan kontrak jangka menengah hingga panjang yang bisa diperpanjang berdasarkan kinerja.
Bupati Nizar pun menegaskan bahwa sistem PPPK tidak boleh dianggap sebagai kasta kedua dalam ASN. “Jangan sampai ada diskriminasi, baik secara perlakuan maupun akses. Kita ingin semua ASN, baik PNS maupun PPPK, mendapat kesempatan yang sama dalam berkarier dan berkembang.”
Ia juga berharap agar para PPPK bisa menjadi agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing—membawa semangat baru, ide segar, dan menjadi contoh profesionalitas di tengah masyarakat.
Dari Honorer ke Harapan Baru
Ketika SK diserahkan, bukan hanya nama dan nomor induk yang tercantum di dalamnya. Ada harapan, ada pengakuan, dan ada janji terhadap masa depan yang lebih pasti. Ribuan keluarga kini merasakan dampaknya secara langsung—baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial.
Dengan tambahan pendapatan, akses ke jaminan kesehatan dan pensiun, serta kepastian kerja, para PPPK ini kini bisa menata masa depan dengan lebih optimis. Anak-anak mereka bisa lebih yakin melanjutkan sekolah. Rumah tangga mereka bisa berdiri di atas fondasi yang lebih kuat.
Dan di balik itu semua, masyarakat Lingga sebagai penerima layanan juga menjadi pihak yang paling diuntungkan. Karena dengan aparatur yang lebih profesional, sistem pelayanan publik pun semakin membaik.
Akhir Kata: Momentum yang Harus Dijaga
1.158 SK PPPK telah diserahkan, tapi tanggung jawab baru saja dimulai. Pemerintah Kabupaten Lingga menaruh harapan besar kepada para PPPK ini, bukan hanya untuk bekerja sebagaimana biasanya, tetapi juga untuk menjadi bagian dari perubahan besar menuju pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan membumi.
Bupati M. Nizar menutup pidatonya dengan pesan yang kuat:
“Kita tidak butuh ASN yang hanya datang absen lalu pulang. Kita butuh ASN yang punya rasa, punya empati, dan punya gagasan. Jadilah PPPK yang membanggakan, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk keluarga dan masyarakat.”
Kini, Kabupaten Lingga punya energi baru. Ribuan pegawai dengan semangat baru, status baru, dan harapan baru. Maka tugas berikutnya adalah menjadikan momentum ini sebagai fondasi perubahan. Karena sesungguhnya, pengabdian sejati tidak ditentukan oleh status di atas kertas, melainkan oleh kerja nyata di lapangan. Dan itulah esensi dari PPPK: aparatur dengan semangat honorer, namun dengan pengakuan yang resmi dari negara.
Penutup
Hari itu, ribuan hati di Kabupaten Lingga berbunga. Status baru sebagai PPPK membawa harapan baru, sekaligus tantangan baru. Pemerintah daerah menaruh harapan besar di pundak para abdi negara ini—untuk menjadi garda depan dalam membangun Lingga yang lebih baik.
Maka benar adanya apa yang disampaikan Bupati Nizar: “Ini hanya mengganti sampul, isinya harus tetap semangat dan dedikasi.” Karena di balik status PPPK, sejatinya tetap ada ruh pengabdian yang tidak boleh padam.
Penulis : Wandi